Pengertian Hukum dan Hukum Ekonomi

       A.        Pengertian Hukum

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam. Pengertian hukum menurut para ahli hukum sangatlah beraneka ragam. Sebagai gambaran, Prof. Sudiman Kartohadiprodjo, SH. Lalu memberikan contoh-contoh tentang definisi hukum yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1)        Aristoteles

Particular law is that which each community lays down and alies to its own members . Universal law is the law nature .

2)        Grotius

Law is a rule of moral action obliging to what which is right .

3)        Hobbes

Where as law, properly is the word of him, that by right command over others

4)        Prof. Mr. Dr. C. Van Vollenhoven

Recht is een verschijnsel in rusteloze wisselwerking van stuw en tegenstuw .

5)        Philip S. james, MA

Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given State .

                    B.   Tujuan Hukum

Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang diantaranya sebagai berikut:

1). Prof. Subekti, S.H

               Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

2). Pro. Mr. Dr. LJ. Van Apeldoorn

               Hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian

                       C.  Sumber- sumber Hukum

                     Sumber Hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum itu dapat kita tinjau dari segi material dan segi formal:

1.    Sumber-sumber hukum material

Contohnya : seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya Hukum.

2.    Sumber-sumber Hukum Formal, antara lain:

a.    Undang- Undang (Statue)

Merupakan suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut BUYS, undang-undang dibagi 2, yaitu:

1.    Undang-undang dalam arti formal: yakni setiap keputusan pemerintah yang memerlukan undang-undang karena cara pembuatannya

2.    Undang-undang dalam arti material: yakni setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

b.    Kebiasaan (Custom)

Merupakan perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.

c.    Keputusan Hakim ( Jurisprudensi)

Merupakan peraturan pokok yang pertama pada jaman Hindia-Belanda dahulu ialah Algemene Bepalingen Van Wetgeping Voor Indonesia yang disingkat A.B.( ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan-peraturan perundangan Indonesia). Juriprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

d.    Traktat (treaty)

Adalah perjanjian yang  dibuat antara negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu.

                      D.   Kodefikasi Hukum

      Menurut bentuknya,hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a.    Hukum Tertulis (Statue Law=Written Law), yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan

b.    Hukum Tak Tertulis (Unsatatutery Law=Unwritten Law), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan-peraturan (disebut juga hukum kebiasaan).

Mengenai Hukum tertulis, ada yang dikodefikasi dan ada pula yang belum dikodefikasikan.

v  Kodifikasi merupakan pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Unsur-unsur kodifikasi yaitu:
1. Jenis-jenis hukum tertentu ( hukum perdata)

2. Sistematis

3. Lengkap

v  Tujuan dari kodifikasi :

1.    Untuk memperoleh kepastian hukum,

2.    Untuk memperoleh penyederhanaan hukum, dan

3.    Untuk memperoleh kesatuan hukum

v  Adapun contoh kodifikasi hukum di:

a.    Eropa

1). Corpus Iuris Civilis (mengenai hukum perdata yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527-567)

2). Code Civil (mengenai hukum perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Napole On di Prancis dalam tahun 1604.

b.  Indonesia

      1). Kitab Undang-undang Hukum sipil ( 1 Mei 1948)

  2). Kitab undang-undang hukum Dagang ( 1 Mei 1948)

      3). Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( 1 Januari 1918)

      4).Kitab Undang-undang Hukum acara pidana dana (KUHP) (31

           Desember 1981)

Kaidah atau Norma

Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sentosa. Namun masih ada segelintir orang yang masih melanggar norma-norma dalam masyarakat, itu dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pendidikan, ekonomi dan lain-lain.

v  Ada 4 macam norma yaitu :

a.    Norma Agama

adalah peraturan hidup yang berisi pengertian-pengertian, perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan yang merupakan tuntunan hidup ke arah atau jalan yang benar.

b.    Norma Kesusilaan

adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati. Peraturan ini berisi suara batin yang diakui oleh sebagian orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.

c.    Norma Kesopanan

adalah peraturan hidup yang muncul dari hubungan sosial antar individu. Tiap golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan tertentu mengenai kesopanan.

d.    Norma Hukum

adalah peraturan-peraturan hidup yang diakui oleh negara dan harus dilaksanakan di tiap-tiap daerah dalam negara tersebut. Dapat diartikan bahwa norma hukum ini mengikat tiap warganegara dalam wilayah negara tersebut.

Pengertian Hukum Ekonomi

Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.”

 Jadi, Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.

Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa). Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi denganharapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Jadi, Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran.

Dalam hal ini, Hukum Ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Atau juga, Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Selain itu Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.

v  Hukum Ekonomi di bedakan menjadi 2,yaitu :

1.    Hukum ekonomi pembangunan

 Adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara Nasional.

2.    Hukum Ekonomi sosial

 Adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembangian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.

Menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai 2 aspek yaitu :

1.  Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi

2. Aspek engaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara serta merata diantara seluruh lapisan masyarakat.

Hukum ekonomi menjadi tersebar dalam berbagai peraturan undang undang yang bersumber pada pancasila dan UUD 1945.Sementara itu, hukum ekonomi menganut azas, sebagi berikut :

a)   Azas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan TME.

b) Azas manfaat.

c)   Azas demokrasi pancasila.

d) Azas adil dan merata.

e)   Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan.

f)    Azas hukum.

g) Azas kemandirian.

h) Azas Keuangan.

 i)   Azas ilmu pengetahuan.

  j)   Azas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat.

k) Azas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

  l) Azas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.

Dengan demikian, dalam era globalisasi membuat dunia menjadi satu sehingga batas-batas Negara dalam pengertian ekonomi dan hukum menjadi kabur. Oleh karena itu, pertimbangan tentang apa yang berkembang secara internasional menjadi begitu penting untuk dijadikan dasar-dasar hukum ekonomi.

Sumber materi:

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum

2http://xa.yimg.com/kq/groups/23389461/105819105/name/BAB+II+PEMBAHASAN+PIH-+BAB+PENUTUP.docx

3. Katuuk, Neltje.F. 1994. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Jakarta:Gunadarma